PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

Bagaimana prinsip dasar dalam mengelola kekayaan daerah. Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi 3 hal utama, yaitu :

1.      Adanya perencanaaan yang tepat

2.      Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif

3.      Pengawasan (monitoring).

Kalian pasti belum paham kan tentang 3 prinsip dasar diatas. Saya akan menjelaskan satu persatu.

1.      Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintah daerah  memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakan aset yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah ? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan lumayan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.

Pada dasarnya kekayaan daerah dapat diklarifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu :

a.       Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai dan peninggalan bersejarah(misalnya: candi dan bangunan bersejarah)

b.      Kekayaan yag akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan dan barang modal lainnya.

Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan 3 hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu mennetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategik baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah.

2.      Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparani, dan akuntabilitas publik. Masyarkat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah.

Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap Biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali Biaya Operasi dan Pemeliharaan tidak dikaitkan denagn Belanja Investasi/Modal. Selain Biaya Operasi dan Pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya adalah biaya asuransi kerugian.

Pengelolaan kekayaan daerah harus mempunyai prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

a.       Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

b.      Akuntabilitas proses

c.       Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah. Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik atau dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan dan mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhi prosedur yang digunakan dalam melaksakan pengelolaan kekayaan daerah. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Akuntabilits kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemeritah daerah terhadap DPRD dan masyarkat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

3.      Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar msayarakat tidak mudah dikelabuhi oleh oknum-oknumyang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.